Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian SPPG Polri yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, sebagai bentuk konsolidasi lintas sektor antara pemerintah daerah, unsur kepolisian, serta kementerian teknis di bidang pangan dan kesehatan. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari intervensi gizi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Kolaborasi Strategis Lintas Sektor
Dalam keterangan pers kepada media nasional, Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini menyampaikan apresiasi terhadap langkah progresif jajaran Kepolisian Resor Blora yang dinilai berhasil mengintegrasikan fungsi keamanan dengan pelayanan sosial berbasis kesehatan masyarakat.
“SPPG Polres Blora II di Jepon telah diresmikan bersama Bupati. Saat ini sudah terdapat 71 SPPG yang beroperasi di berbagai titik. Ini menunjukkan komitmen nyata mendukung program prioritas nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran SPPG bukan sekadar simbolik, melainkan instrumen kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kesehatan dan jajaran pimpinan daerah (Pimda) secara konsisten melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan guna memastikan standar higienitas, kualitas bahan pangan, serta kecukupan nilai gizi terpenuhi sesuai regulasi nasional.
Harmonisasi dengan Kebijakan Nasional
Program SPPG merupakan bagian integral dari arah kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pangan Republik Indonesia dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, serta didukung oleh penguatan layanan promotif dan preventif oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pendekatan kolaboratif ini menempatkan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia unggul, sekaligus sebagai instrumen strategis dalam menekan angka stunting, kerawanan pangan, dan persoalan kesehatan masyarakat lainnya. Dalam konteks tersebut, peran kehumasan kementerian dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk memastikan transparansi program, edukasi publik, serta penguatan literasi gizi berbasis komunitas.
Polri sebagai Mitra Pembangunan Kemanusiaan
Keterlibatan Polri melalui fasilitasi dapur umum sehat, pengawasan distribusi, hingga pengamanan operasional SPPG mencerminkan paradigma pelayanan publik yang semakin humanis dan responsif. Melalui dukungan struktural dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, implementasi program berjalan dalam koridor akuntabilitas dan standar keamanan pangan.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan bahwa jajaran kepolisian siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan agenda nasional di bidang pangan dan kesehatan.
“SPPG adalah wujud konkret kehadiran Polri dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Kami memastikan operasional berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya.
Standarisasi dan Evaluasi Berkelanjutan
Pemerintah daerah bersama unsur kesehatan menekankan pentingnya standardisasi mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga mekanisme distribusi kepada kelompok sasaran seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan tenaga kesehatan, ahli gizi, serta pengawasan internal lintas sektor.
Model sinergi ini diharapkan menjadi best practice nasional dalam penguatan sistem pelayanan gizi berbasis komunitas. Kehadiran negara melalui orkestrasi kebijakan kementerian, dukungan Pemda, dan fasilitasi Polri menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan secara terintegrasi.
Dengan semakin bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi, Kabupaten Blora mempertegas posisinya sebagai daerah yang adaptif terhadap agenda nasional ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah optimistis, melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif, program ini akan memberikan dampak signifikan dalam membangun generasi sehat, produktif, dan berdaya saing.
Sinergi ini bukan hanya tentang distribusi makanan bergizi, melainkan tentang investasi strategis bangsa dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak atas kesehatan dan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.
Punkasnya,Hari.gareng.
