Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala DLH Blora, Istadi Rusmanto, beserta jajaran teknis. Dalam diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif, kedua belah pihak membedah berbagai tantangan struktural, mulai dari peningkatan volume sampah domestik, efektivitas sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir, hingga potensi dampak lingkungan dari sejumlah program sosial pemerintah yang menghasilkan residu limbah signifikan.
Istadi Rusmanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif IPJT sebagai bagian dari kontrol sosial yang produktif dan berorientasi solusi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel.
“Forum ini menghadirkan perspektif yang komprehensif. Masukan dari IPJT menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan teknis maupun penguatan manajemen operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Blora,” ujarnya.
Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam dialog adalah pengelolaan limbah dari kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara kuantitatif, program tersebut dinilai berpotensi meningkatkan timbulan sampah organik maupun anorganik, khususnya kemasan sekali pakai. Tanpa sistem pengolahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, potensi pencemaran lingkungan dikhawatirkan meningkat.
Ketua IPJT, Aras Elijasar Ganggu, menegaskan bahwa peran pers tidak berhenti pada fungsi kritik, melainkan turut menghadirkan gagasan solutif demi kepentingan publik. IPJT, kata dia, memandang persoalan sampah sebagai isu multidimensi yang membutuhkan komitmen kebijakan, penguatan regulasi teknis, serta partisipasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola persampahan berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Dukungan kami diarahkan pada penguatan strategi pengurangan sampah di sumber, optimalisasi bank sampah, serta peningkatan literasi lingkungan di tengah masyarakat,” tegas Aras.
Secara konseptual, IPJT mendorong implementasi prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) secara konsisten, disertai digitalisasi data timbulan sampah guna menciptakan sistem monitoring yang presisi. Transparansi data mengenai kapasitas angkut, daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta proyeksi volume sampah tahunan dinilai penting untuk memperkuat perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy).
DLH Blora menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal dan memperluas kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Pendekatan partisipatif dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Dalam perspektif kehumasan kementerian dan komunikasi publik sektor lingkungan hidup, pertemuan ini mencerminkan praktik tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers diharapkan menjadi model penguatan ekosistem pengawasan publik yang konstruktif, profesional, serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Dengan meningkatnya kompleksitas persoalan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan dinamika program sosial, reformasi sistem pengelolaan menjadi keniscayaan. Kolaborasi yang terbuka, akuntabel, dan berbasis data menjadi prasyarat utama untuk memastikan Kabupaten Blora bergerak menuju tata kelola lingkungan hidup yang modern, resilien, dan berdaya saing jangka panjang.
Punkasnya,Aras,tim.
