MNI|Jakarta — Gelombang kritik terhadap kinerja dan kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menguat di ruang publik. Kali ini, tekanan datang dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia yang secara terbuka mendesak Ketua KPK untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum BPIKPNPARI, Rahmad Sukendar, yang menilai bahwa arah kepemimpinan KPK saat ini telah menyimpang dari mandat awal sebagai lembaga independen dan garda terdepan pemberantasan korupsi. Dalam pernyataannya, Rahmad tidak hanya melontarkan kritik normatif, melainkan juga menyoroti secara spesifik dugaan inkonsistensi dalam penegakan hukum yang dinilai berpotensi merusak fondasi integritas institusi.
Sorotan tajam diarahkan pada isu dugaan pengalihan status penahanan yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Rahmad, apabila benar terjadi perubahan kebijakan penahanan tanpa transparansi yang memadai, maka hal tersebut bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan indikasi serius melemahnya prinsip akuntabilitas dalam tubuh KPK.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan menyangkut integritas kelembagaan. Ketika keputusan strategis diambil tanpa keterbukaan, maka yang tergerus bukan hanya kredibilitas, tetapi juga legitimasi publik terhadap KPK,” tegas Rahmad dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Dalam nada kritis, BPIKPNPARI menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka menekankan bahwa langkah mundur pimpinan KPK merupakan opsi paling rasional untuk meredam krisis kepercayaan sekaligus membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola internal lembaga.
“Pengunduran diri adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus langkah strategis untuk memulihkan marwah KPK di mata publik,” lanjutnya.
Lebih jauh, BPIKPNPARI juga mendesak dilakukannya audit kelembagaan secara komprehensif, mencakup aspek kepemimpinan, mekanisme penegakan hukum, hingga transparansi pengambilan keputusan. Tanpa langkah korektif yang konkret dan terukur, mereka menilai potensi degradasi kepercayaan publik akan semakin dalam.
Fenomena ini menjadi kontras dengan citra KPK pada masa awal berdirinya, ketika lembaga tersebut sempat menjadi simbol harapan publik dan memperoleh legitimasi kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, menurut sejumlah pengamat, KPK menghadapi tantangan serius dalam menjaga independensi di tengah dinamika politik dan tekanan kepentingan.
Di tengah situasi tersebut, publik menanti respons resmi dari pimpinan KPK. Apakah kritik ini akan dijawab dengan langkah evaluatif dan reformasi internal, atau justru memperpanjang polemik yang berpotensi semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Perkembangan ini menegaskan bahwa keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kewenangan hukum, tetapi juga pada integritas kepemimpinan, transparansi, serta konsistensi dalam menegakkan prinsip keadilan tanpa tebang pilih.
Punkasnya,Kerja,tim.
