Audiensi yang berlangsung di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, pada 9 Maret 2026 itu menjadi forum dialog antara perwakilan masyarakat adat dengan jajaran kepolisian dalam rangka memperkuat sinergi budaya, sosial, serta keamanan masyarakat. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) yang mewakili Kapolda Jawa Tengah.
Kuasa Hukum PANI Jawa Tengah, Budi Prayitno, S.H.I., menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan kunjungan resmi yang diajukan oleh organisasi kepada Polda Jateng beberapa waktu sebelumnya.
Ia menuturkan bahwa pihaknya menerima konfirmasi dari Kantor Pos Sekretariat Umum Polda Jateng yang menyampaikan bahwa Direktur Binmas bersedia menerima kunjungan delegasi PANI Jateng.
“Dalam balasan konfirmasi tersebut disampaikan bahwa Dirbinmas mewakili Kapolda Jateng berkenan menerima kunjungan pada tanggal 9 Maret 2026 pukul 13.15 WIB di ruang Dirbinmas lantai 3 Mapolda Jateng. Konfirmasi tersebut ditandatangani oleh AKBP Maulud,” ujar Budi Prayitno kepada awak media.
Dalam audiensi tersebut, delegasi PANI Jateng menyampaikan sejumlah gagasan yang bertujuan memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara sekaligus memperluas partisipasi masyarakat adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu usulan utama yang diajukan adalah pementasan seni tradisional khas Jawa Tengah pada peringatan HUT Polri tahun 2026, yakni Wayang Krucil dari Kabupaten Blora serta Wayang Kulit dari Kabupaten Purbalingga. Kedua kesenian tersebut dinilai memiliki nilai historis, filosofis, serta edukatif yang kuat dalam membangun kesadaran budaya dan karakter kebangsaan.
Ketua PANI Jawa Tengah, RB Suryono Mertakusuma, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pelibatan seni tradisional dalam agenda institusi negara dapat menjadi simbol kuat kolaborasi antara negara dan masyarakat adat.
“Wayang Krucil maupun Wayang Kulit bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi juga sarana pendidikan moral, spiritual, dan kebangsaan. Oleh karena itu kami mengusulkan agar kesenian tersebut dapat dipentaskan pada momentum HUT Polri sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas nasional,” ujarnya.
Selain usulan pementasan kesenian tradisional, PANI Jateng juga menyampaikan gagasan terkait pemberdayaan masyarakat adat di wilayah Jawa Tengah. Organisasi tersebut mengusulkan agar para tokoh adat, sesepuh masyarakat, maupun pemuka agama dapat dilibatkan dalam proses mediasi sosial di tengah masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik sosial maupun persoalan kemasyarakatan yang membutuhkan pendekatan kultural.
Menurut PANI, pendekatan berbasis kearifan lokal melalui tokoh adat seringkali mampu meredam konflik secara lebih efektif karena memiliki kedekatan emosional dan legitimasi sosial di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, PANI Jateng juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Kepolisian Resor Blora, yang selama ini dinilai memberikan dukungan positif terhadap penyelenggaraan kegiatan adat di wilayah tersebut.
Dukungan tersebut, menurut Budi Prayitno, terlihat dari kemudahan perizinan serta pengamanan dalam berbagai kegiatan tradisi masyarakat, termasuk pada kegiatan adat Manganan atau tasyakuran besar yang pernah diselenggarakan PANI Jateng pada tahun 2023 di Situs Mbah Mayrah Sorogo, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi dukungan aparat kepolisian saat pelaksanaan Haul Sunan Ngudung pada tahun 2025 yang berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh khidmat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Polres Blora yang selama ini sangat kooperatif dalam memfasilitasi kegiatan budaya dan tradisi masyarakat. Sinergi seperti inilah yang diharapkan terus terjalin antara aparat keamanan dan masyarakat adat,” ungkapnya.
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah pengurus PANI dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari rencana awal yang akan menghadirkan lima perwakilan kabupaten, pada pelaksanaannya hanya tiga daerah yang dapat hadir secara langsung, yakni Blora, Demak, dan Kendal. Sementara perwakilan dari Jepara dan Purbalingga berhalangan hadir karena kendala teknis.
Adapun pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua PANI Jawa Tengah RB Suryono Mertakusuma, Ketua PANI Demak M. A. Rohman, serta Ratno Wijaya yang mewakili kepengurusan PANI Kabupaten Kendal.
Melalui audiensi ini, PANI Jateng berharap terjalin kemitraan yang lebih erat antara masyarakat adat dengan institusi kepolisian, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam merawat nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Sinergi antara negara dan masyarakat adat, menurut PANI, merupakan bagian penting dalam memperkuat identitas kebangsaan sekaligus menjaga keberagaman budaya Nusantara di tengah dinamika modernisasi.
Punkasnya,Febri.
