MNI|JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara langsung mengakselerasi kinerja pada hari pertama masuk kerja pascalibur Hari Raya Idulfitri 1447 H dengan mengedepankan pendekatan sosial-keagamaan. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, bersama Wakil Bupati M Ibnu Hajar, Sekretaris Daerah Ary Bachtiar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengawali agenda kerja melalui silaturahmi strategis dengan para kiai dan tokoh masyarakat dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Rabu (25/3/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi tradisi pascalebaran, melainkan juga bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi langsung dari akar rumput, sekaligus memperkuat legitimasi sosial terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam rombongan tersebut Kapolres Jepara Hadi Kristanto, Dandim 0719/Jepara Ranna Hidfitriyadi, serta Kepala Kementerian Agama Jepara Akhsan Muhyiddin, yang bersama-sama menunjukkan sinergitas lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Rangkaian silaturahmi diawali di wilayah Jepara bagian selatan, dimulai dari kediaman pengasuh Pondok Pesantren Attaqi, KH Nur Cholis di Jerukwangi, Welahan. Selanjutnya rombongan bergerak ke Pondok Pesantren Balekambang yang diasuh oleh KH Ma'mun Abdullah Hadziq, kemudian berlanjut ke Pondok Pesantren Hadziqiyah yang dipimpin oleh KH Khayatun AH.
Agenda dilanjutkan ke Pondok Pesantren Zhilalul Qur’an di Raguklampitan, Batealit, yang diasuh oleh KH Hasyim Sila Alhafidz, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jepara. Di lokasi ini, dialog berkembang pada isu-isu strategis terkait kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial.
Silaturahmi kemudian berlanjut ke kediaman Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara, KH Fahrurrozi di Surodadi, Kedung, sebelum ditutup dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Safinatul Huda yang diasuh oleh KH Masduki Ridwan di Sowan Kidul.
Bupati Witiarso Utomo menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun keselarasan antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil warga.
“Silaturahmi ini tidak hanya bermakna spiritual sebagai bentuk tabarrukan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk menyerap masukan dari para kiai. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan daerah. Pascale baran ini, kami langsung tancap gas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang dihimpun mencakup spektrum luas, mulai dari penguatan sektor keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan pangan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
“Masukan tersebut merupakan potret faktual kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjutinya secara konkret dan terukur,” imbuhnya.
Respons positif datang dari kalangan tokoh agama. KH Hasyim Sila Alhafidz menilai langkah proaktif pemerintah daerah ini mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan terbuka terhadap partisipasi publik.
Menurutnya, kondisi sosial di Jepara hingga saat ini tergolong kondusif, dengan tingkat toleransi antarumat beragama yang terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari kelancaran berbagai perayaan keagamaan lintas agama, seperti Nyepi, Natal, hingga Idulfitri.
“Kondisi Jepara relatif aman, rukun, dan harmonis. Toleransi yang terbangun dengan baik ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jepara menjadwalkan agenda silaturahmi lanjutan pada Kamis (26/3/2026) di wilayah Jepara bagian utara, dengan menyasar sejumlah tokoh kharismatik, di antaranya KH Ahmad Marzuki selaku pengasuh Pondok Pesantren Fadlun Nafs, serta KH Taufiqul Hakim.
Langkah konsolidatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menjadi fondasi kokoh
Punkasnya,kerja ,tim.
