Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Muhammad Ibnu Hajar selaku Wakil Bupati Jepara, Ary Bachtiar, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Prosesi pelantikan menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Jepara yang akrab disapa Mas Wiwit menegaskan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong penyegaran struktur birokrasi sekaligus membuka ruang pengembangan karier aparatur sipil negara secara lebih proporsional dan profesional.
Menurutnya, rotasi jabatan bukanlah bentuk evaluasi negatif terhadap kinerja pejabat yang bersangkutan, melainkan strategi manajerial dalam menjaga ritme organisasi agar tetap dinamis serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Dalam kepemimpinan saya bersama Mas Hajar, kami berharap pejabat yang telah cukup lama menempati jabatan tertentu dapat dilakukan rotasi sebagai bentuk penyegaran organisasi. Hal ini bukan karena baik atau tidak baiknya kinerja, melainkan untuk memberikan ruang pengembangan karier yang lebih baik sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi,” ujar Witiarso Utomo.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara umum pejabat yang telah menjabat lebih dari dua tahun—terutama yang telah menempati posisi yang sama selama empat hingga lima tahun—perlu mendapatkan penyegaran melalui mekanisme rotasi jabatan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar birokrasi tetap adaptif serta mampu menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar dalam arahannya mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera melakukan konsolidasi internal dan membangun koordinasi yang kuat dengan pimpinan perangkat daerah masing-masing. Hal tersebut dinilai penting guna memastikan program kerja pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan agenda pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, setiap pejabat diminta untuk senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Orientasi utama kita adalah masyarakat Kabupaten Jepara. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil hendaknya dilandasi semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Muhammad Ibnu Hajar.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya integritas, profesionalitas, serta komitmen pelayanan yang prima dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, birokrasi pemerintahan yang responsif dan akuntabel merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap tercipta akselerasi kinerja birokrasi yang lebih efektif, transparan, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.
Momentum pelantikan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada
Punkasnya,Apip.tim.
