Rapat Pleno TPAKD Kota Tual Perkuat Akselerasi Inklusi Keuangan dan Literasi Masyarakat

MNI|Tual – Pemerintah Kota Tual menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelaksanaan Rapat Pleno Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tual, yang dirangkaikan dengan kegiatan Akselerasi Inklusi Keuangan serta Sosialisasi dan Edukasi Keuangan.

Dalam sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan pada pembukaan rapat pleno tersebut, ditegaskan bahwa penguatan peran TPAKD merupakan bagian strategis dari agenda pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor keuangan dan fiskal.

“TPAKD hadir sebagai instrumen kolaboratif yang tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan formal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kecakapan literasi keuangan yang memadai agar terhindar dari praktik keuangan ilegal dan berisiko tinggi,” ujar Wali Kota Tual dalam sambutannya.

Dorong Inklusi Keuangan Berbasis Sektor Riil

Rapat pleno ini secara khusus menitikberatkan pada upaya akselerasi inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini masih terbatas aksesnya terhadap layanan perbankan dan jasa keuangan, seperti pelaku UMKM, nelayan, pelajar, serta masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Wali Kota Tual menekankan bahwa inklusi keuangan bukan semata-mata persoalan membuka rekening, melainkan juga memastikan keberlanjutan pemanfaatan produk keuangan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

“Ketika akses keuangan terintegrasi dengan edukasi yang memadai, maka masyarakat akan lebih bijak dalam mengelola pendapatan, berinvestasi secara aman, serta meningkatkan daya saing usaha,” tegasnya.

Literasi Keuangan sebagai Benteng Perlindungan Masyarakat

Selain perluasan akses, rapat pleno TPAKD juga menyoroti urgensi edukasi dan literasi keuangan sebagai fondasi utama perlindungan konsumen. Pemerintah Kota Tual mendorong sinergi aktif dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyosialisasikan pemahaman terkait produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya ini dinilai krusial untuk meminimalisasi potensi masyarakat terjebak dalam praktik investasi bodong, pinjaman online ilegal, maupun skema keuangan yang tidak bertanggung jawab.

Perkuat Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan

Rapat pleno tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tual bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), perwakilan OJK Pusat dan Kepala OJK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, pimpinan instansi vertikal, perbankan nasional seperti Bank Rakyat Indonesia, BUMN, unsur media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan kuatnya semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berintegritas.

TPAKD Tual dan Program BAIR

Sebagai informasi, TPAKD Kota Tual telah resmi dikukuhkan pada 24 Agustus 2024 sebagai wadah koordinasi strategis antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan. TPAKD Tual mengusung program unggulan bertajuk BAIR (Bersama Akselerasi Inklusi Keuangan Masyarakat) yang dirancang untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal.

Melalui rapat pleno ini, Pemerintah Kota Tual berharap seluruh program TPAKD dapat diimplementasikan secara terukur, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi yang kuat dan komitmen bersama merupakan kunci agar inklusi keuangan tidak hanya menjadi target statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Tual,” pungkas Wali Kota.

Punkasnya,Ref,Max.tim.