Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk mengevaluasi capaian program tahun sebelumnya sekaligus merumuskan langkah-langkah kebijakan operasional menuju penguatan ketahanan pangan tahun 2026.
Konsolidasi Strategi Ketahanan Pangan Nasional
Dalam paparannya, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 menjadi pijakan penting bagi penguatan strategi nasional pada tahun berikutnya.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami selenggarakan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya merupakan isu sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian integral dari stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Polri hadir sebagai katalisator yang menghubungkan petani, pemerintah, perbankan, dan industri dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Akses Permodalan KUR sebagai Instrumen Pemberdayaan Petani
Di sisi hulu produksi, Polri memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) dengan sektor perbankan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga petani memiliki kemampuan permodalan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas lahan tanam.
Implementasi nyata program ini telah terlihat di berbagai wilayah, termasuk di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani jagung memperoleh dukungan kredit modal untuk kembali menanam dan mengembangkan usaha pertanian mereka.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
“BRI berkomitmen mendukung pembiayaan sektor pertanian sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembiayaan KUR diharapkan menjadi instrumen pengungkit produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Perlindungan Harga dan Penyerapan Hasil Panen oleh Bulog
Tidak hanya menghadirkan solusi permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berperan dalam menjaga stabilitas harga hasil panen petani. Salah satu persoalan klasik yang dihadapi petani adalah ketergantungan pada tengkulak yang seringkali membeli hasil panen dengan harga rendah.
Sebagai solusi struktural, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang lebih adil dan berpihak pada petani.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga yang berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Ekosistem Pertanian sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial
Program kolaboratif ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga untuk membangun ekosistem pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pendampingan manajerial, penguatan akses permodalan, serta jaminan pasar, petani diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membayar kewajiban kredit secara tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Lebih jauh, program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian.
Resonansi Program di Daerah
Dampak program ketahanan pangan yang dikawal Polri juga dirasakan hingga tingkat daerah. Sejumlah warga dan petani di Kabupaten Blora menyampaikan apresiasi atas peran aktif Polri dalam mendukung sektor pertanian.
“Program ketahanan pangan yang sering dilaksanakan Polres Blora dan jajarannya sangat membantu petani. Ini bukan hanya soal produksi pangan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Semoga program ini terus berlanjut untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kemakmuran bersama,” ujar salah seorang warga Blora.
Sinergi Polri, Perbankan, dan Negara dalam Perspektif Nasional
Rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor: aparat keamanan, kementerian teknis, lembaga keuangan, BUMN pangan, industri, dan masyarakat.
Penutup
Melalui penguatan akses permodalan KUR, perlindungan harga melalui penyerapan Bulog, serta pendampingan ekosistem pertanian, Polri menegaskan komitmennya dalam memutus mata rantai ketergantungan petani pada tengkulak. Sinergi antara Polri, perbankan Himbara, Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang produktif, adil, dan berkelanjutan.
Dengan fondasi kolaborasi yang kuat, program ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi pilar stabilitas sosial, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Punkasnya,Hari.yasin.
