.jpg)
Agenda rapat tersebut tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mencerminkan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam konteks ini, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya memastikan bahwa belanja infrastruktur negara tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga efektif secara kualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi Kinerja Anggaran 2025: Serapan Tinggi, Kualitas Tetap Jadi Fokus
Dalam rapat kerja, Komisi V DPR RI menyoroti capaian serapan anggaran dan realisasi fisik Kementerian PU sepanjang 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, pagu anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 mencapai Rp112,13 triliun, dengan realisasi keuangan sebesar 95,23 persen dan realisasi fisik sebesar 95,17 persen.
Secara kuantitatif, capaian tersebut dinilai relatif tinggi dan menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup optimal. Namun demikian, Komisi V DPR RI menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan program serta kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan perlunya penjelasan komprehensif mengenai capaian akhir pelaksanaan program dan realisasi anggaran, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya.
“Kami meminta penjelasan yang lebih rinci terkait capaian pelaksanaan program, realisasi anggaran, serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisi V DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya,” ujar Lasarus.
Menurut Komisi V DPR RI, evaluasi kinerja Kementerian PU tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada efektivitas output dan outcome pembangunan infrastruktur. DPR menilai bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu memperkuat daya dukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat ketahanan sumber daya air, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Strategi Pembangunan 2026: Anggaran Meningkat, Prioritas Harus Terukur
Selain mengevaluasi kinerja tahun berjalan, Komisi V DPR RI juga mencermati rencana kerja Kementerian PU untuk tahun 2026. Pagu anggaran Kementerian PU pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp118,50 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, Komisi V DPR RI menilai perlunya strategi pemanfaatan dana yang lebih terukur, terarah, dan berbasis prioritas nasional. DPR meminta Kementerian PU menjelaskan secara detail perencanaan program, skema pembiayaan, serta indikator kinerja utama yang akan digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya kesinambungan proyek strategis nasional, optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun, serta peningkatan kualitas perencanaan agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun tumpang tindih program.
Dalam perspektif DPR, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik baru, tetapi juga pada penguatan fungsi pemeliharaan dan optimalisasi aset negara yang telah ada, sehingga investasi negara di sektor infrastruktur dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi V DPR RI turut menyoroti aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Kementerian PU. DPR mendorong penguatan sistem perencanaan dan pengawasan internal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring proyek dan pelaporan kinerja.
Komisi V DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari tingkat kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat serta kontribusinya terhadap daya saing nasional.
Rapat kerja ini juga dipandang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Melalui fungsi pengawasan yang konstruktif, DPR berupaya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sinergi DPR dan Pemerintah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian PU dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional.
Melalui evaluasi kinerja dan pembahasan anggaran yang komprehensif, DPR berharap Kementerian PU mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sehingga pembangunan infrastruktur dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional tahun 2026 yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Punkasnya,yasin.tim.
