Luapan air merendam sejumlah rumah warga, fasilitas lingkungan, serta ruas jalan permukiman, sehingga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Peristiwa ini sekaligus mencerminkan meningkatnya kerentanan wilayah perkotaan terhadap dinamika iklim ekstrem yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren intensitas dan frekuensi yang semakin sulit diprediksi.
Berdasarkan analisis dan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Jawa Tengah bagian utara berada dalam potensi hujan lebat yang dapat disertai peningkatan debit sungai dan risiko banjir. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi oleh aktivitas konvektif dan pola sirkulasi regional memperkuat pembentukan awan hujan, sehingga memperbesar peluang terjadinya bencana hidrometeorologi.
Merespons situasi tersebut, mekanisme tanggap darurat lintas sektor segera diaktifkan. Tim gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal, Kepolisian, Pemerintah Kota Tegal, aparat kelurahan, serta relawan masyarakat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan penanganan darurat, pemantauan kondisi lapangan, dan pengamanan wilayah berisiko.
Sebagai langkah mitigasi awal, petugas memasang garis polisi pada titik tanggul yang rawan jebol akibat terkikis arus. Upaya ini bertujuan membatasi akses masyarakat ke area berbahaya sekaligus memudahkan proses pengawasan terhadap kondisi infrastruktur pengendali banjir.
Kapolres Tegal Kota, AKBP Heru Antariksa Cahya, meninjau langsung lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan publik. Dalam keterangannya, Kapolres menegaskan bahwa Polres Tegal Kota telah mengaktifkan Pleton Siaga Bhayangkara sebagai bagian dari strategi respons cepat bencana.
“Kami telah memberdayakan dan menyiagakan Pleton Siaga Bhayangkara untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada situasi darurat,” ujar AKBP Heru Antariksa, Rabu (11/2/2026).
Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Polres Tegal Kota memperkuat koordinasi lintas instansi guna mempercepat penanganan dampak banjir. Sinergi dilakukan bersama BPBD, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Sosial, serta PSDA Pemali Comal untuk memastikan setiap aspek penanganan berjalan cepat, tepat, dan terintegrasi.
“Kami melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemantauan kondisi tanggul dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Dalam operasional di lapangan, personel Polres ditempatkan di sejumlah titik rawan untuk memantau perkembangan debit air, mengantisipasi potensi jebolnya tanggul, serta membantu distribusi bantuan kepada warga terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, air mineral, roti, serta kebutuhan dasar lainnya.
Untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga terdampak, Polres Tegal Kota juga berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat agar suplai air tetap terjaga meskipun terjadi gangguan pada sebagian jaringan distribusi.
“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Untuk kebutuhan air bersih, kami berkoordinasi dengan PDAM agar suplai tetap tersedia bagi warga terdampak,” tambah Kapolres.
Di sisi lain, Kapolres mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya lanjutan. Warga diminta menjauhi bantaran sungai dan area tanggul yang rawan longsor atau jebol, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.
Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi banjir yang terjadi, sekaligus mengapresiasi kehadiran aparat kepolisian dan tim gabungan dalam penanganan bencana. “Kami berharap situasi segera membaik. Kehadiran Polres Tegal Kota dan tim gabungan sangat membantu warga. Semoga seluruh personel selalu sehat dan tetap siap dalam pengabdian,” ungkap salah seorang warga.
Hingga Rabu siang (11/2/2026), situasi di lokasi terdampak terpantau relatif terkendali. Personel gabungan masih bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air susulan, mengingat potensi hujan masih dapat terjadi sesuai prakiraan BMKG.
Peristiwa banjir Sungai Ketiwon ini kembali menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, ketahanan infrastruktur pengendali banjir, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi. Dalam konteks tersebut, kehadiran Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam memastikan respons bencana yang cepat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan publik.
Lebih dari sekadar respons darurat, peristiwa ini menjadi refleksi atas urgensi pembangunan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan, serta integrasi kebijakan mitigasi bencana ke dalam
perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, penanganan banjir tidak hanya dipahami sebagai respons situasional, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketangguhan sosial, ekologis, dan institusional dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.
Punkasnya,wahid.tim.
