Kunjungan yang berlangsung di kantor BKPH Tanggung tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor Tanggungharjo AKP Anang Heriyanto, S.E., M.H., bersama Komandan Rayon Militer 19/Tanggungharjo Kapten CZI Asropi. Rombongan disambut oleh Asper/KBKPH Tanggung Wagiyono yang didampingi jajaran mantri kehutanan dan staf administrasi.
Dalam suasana dialogis yang konstruktif, pertemuan ini menegaskan pentingnya penguatan sinergitas antarinstansi dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan kawasan hutan, khususnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta aktivitas perusakan hutan yang berdampak pada ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat sekitar.
Asper/KBKPH Tanggung Wagiyono menekankan bahwa koordinasi yang terbangun tidak hanya bersifat seremonial, melainkan harus mampu melahirkan langkah-langkah konkret di lapangan. Menurutnya, keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sangat bergantung pada stabilitas keamanan kawasan yang dijaga secara kolaboratif.
“Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kondusivitas wilayah, khususnya dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan di lingkungan BKPH Tanggung. Kolaborasi aktif antara Perhutani, TNI, dan Polri menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan pengelolaan hutan ke depan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kapolsek Tanggungharjo AKP Anang Heriyanto menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan instrumen vital dalam membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan hutan. Ia menilai bahwa kompleksitas persoalan sosial di wilayah penyangga hutan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Polri bersama TNI dan Perhutani memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan kawasan hutan. Melalui koordinasi ini, diharapkan setiap potensi gangguan, termasuk perusakan hutan dan karhutla, dapat dicegah secara optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh upaya pengamanan kawasan hutan melalui peningkatan patroli terpadu, penguatan komunikasi dengan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem.
Sementara itu, Danramil 19/Tanggungharjo Kapten CZI Asropi menyoroti pentingnya pendekatan sosial dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Menurutnya, peran masyarakat di sekitar hutan sangat strategis dalam upaya pencegahan karhutla, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
“Kami akan bersama-sama melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pinggiran hutan, untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya karhutla. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat pengamanan, tetapi juga pemberdayaan sosial,” ungkapnya.
Dalam perspektif kehumasan dan tata kelola publik, kegiatan ini mencerminkan penguatan model governance berbasis kolaborasi antara institusi negara dan badan usaha kehutanan. Sinergitas yang terbangun diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan hutan yang adaptif, responsif, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terbangunnya koordinasi yang solid antara Perum Perhutani, TNI, dan Polri, kawasan hutan di wilayah Kecamatan Tanggungharjo diharapkan tetap terjaga dalam kondisi aman, kondusif, serta terhindar dari ancaman kebakaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas ekologis maupun sosial.
Punkasnya,Aji.tim.
