MNI|SEMARANG, Jawa Tengah — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengintensifkan kesiapan personel melalui Latihan Kesiapan Satuan (Latkatpuan) yang digelar di Gedung Borobudur, Kota Semarang, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memastikan pengamanan aksi unjuk rasa berjalan profesional, humanis, serta selaras dengan prinsip-prinsip kehumasan Polri di tingkat nasional.
Latihan yang diikuti oleh 372 personel lintas fungsi operasional dari jajaran Polres tersebut mencerminkan pendekatan komprehensif dalam pengamanan aksi massa. Peserta terdiri dari unsur Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, hingga Kasi Humas dan Kasi Propam. Sinergitas antar fungsi ini menegaskan bahwa pengelolaan aksi unjuk rasa tidak hanya bertumpu pada aspek pengendalian massa, melainkan juga pada kecakapan komunikasi publik, negosiasi, serta penguatan integritas individu anggota.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, dalam arahannya menekankan pentingnya sensitivitas personel terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa peringatan May Day tahun ini berpotensi diwarnai berbagai isu strategis, mulai dari ketenagakerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga respons terhadap kebijakan publik.
“Polri hadir bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara aman, tertib, dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap tindakan harus dilaksanakan secara profesional dan humanis, sesuai dengan eskalasi situasi yang dihadapi,” tegas Kapolda.
Penekanan terhadap profesionalisme tersebut selaras dengan implementasi Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri yang menjadi pedoman moral dan perilaku setiap anggota dalam menjalankan tugas. Kode etik tersebut mengatur standar integritas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang harus tercermin dalam setiap interaksi aparat dengan masyarakat, khususnya dalam konteks pengamanan aksi unjuk rasa.
Lebih lanjut, Kapolda juga mendorong penguatan mekanisme evaluasi berbasis assessment guna meminimalisir potensi kesalahan prosedural di lapangan. Pendekatan preventif menjadi prioritas melalui optimalisasi strategi community policing (Polmas) serta penerapan cooling system yang melibatkan tokoh masyarakat, serikat buruh, pelaku usaha, hingga elemen sipil lainnya. Sinergi lintas sektor ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Materi pelatihan disusun secara komprehensif, meliputi teknik pengendalian massa, kemampuan negosiasi, penegakan hukum terhadap potensi tindakan anarkis, hingga manajemen komunikasi publik dan relasi media. Selain itu, pembekalan khusus terkait perlindungan kelompok rentan—termasuk perempuan dan anak—juga menjadi perhatian sebagai bagian dari implementasi pendekatan human security.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan manifestasi komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kesiapan teknis harus diimbangi dengan kepekaan sosial dan empati dalam pelaksanaan tugas.
“Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang, kehadiran Polri yang humanis dan profesional menjadi kebutuhan fundamental. Melalui pelatihan ini, kami memastikan setiap personel mampu menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kode etik, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman, nyaman, dan bermartabat,” ujarnya.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan posisi strategis kehumasan Polri sebagai jembatan komunikasi antara institusi dan publik. Dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan, Polri diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional dalam momentum penting seperti peringatan May Day.
Punkasnya,Eko,aji.
