MNI|JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan sosial keagamaan nasional dengan merancang pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Inisiatif ini diproyeksikan menjadi instrumen terintegrasi dalam menghimpun dan mengelola potensi dana umat yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun.
Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang berlangsung di Menara Radius Prawiro, Kamis (2/4/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penguatan tata kelola dana umat merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan.
Menurut Nasaruddin, selama ini potensi dana keagamaan masyarakat Indonesia masih tersebar dan belum terkelola secara optimal akibat fragmentasi kelembagaan dan minimnya integrasi sistem. Oleh karena itu, kehadiran LPDU diharapkan mampu menjadi centralized platform yang mengonsolidasikan berbagai sumber dana sosial keagamaan dalam satu kerangka pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Potensi dana umat Indonesia ibarat raksasa yang sedang tidur. Kini saatnya kita bangkitkan dan kelola secara sistematis demi kemaslahatan umat dan bangsa,” tegas Nasaruddin dalam pernyataannya.
Secara substantif, LPDU dirancang tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mencakup spektrum luas dana keagamaan lainnya, seperti wakaf, infak, sedekah, fidyah, kifarat, hingga dana kompensasi ibadah seperti DAM haji dan umrah. Pemerintah mencatat sedikitnya terdapat 24 jenis sumber dana umat yang memiliki potensi besar untuk dihimpun dan dioptimalkan secara produktif.
Dalam perspektif kebijakan publik, pembentukan LPDU dinilai sebagai terobosan progresif yang dapat memperkuat kapasitas fiskal non-pajak negara. Dana umat yang terkelola secara profesional diyakini mampu menjadi instrumen alternatif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan tanpa menambah beban pajak masyarakat.
Lebih lanjut, LPDU juga akan mengadopsi pendekatan inklusif lintas agama. Kementerian Agama menegaskan bahwa koordinasi akan melibatkan perwakilan umat Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu guna memastikan tata kelola yang berkeadilan dan mencerminkan semangat kebhinekaan Indonesia.
Dalam aspek infrastruktur kelembagaan, pemerintah merencanakan pembangunan gedung LPDU setinggi 40 lantai di kawasan strategis ibu kota, tepatnya di sekitar Hotel Indonesia. Rencana ini disebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan simbol dan fungsi kelembagaan ekonomi syariah nasional.
Kehadiran LPDU juga diposisikan sebagai katalisator untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, khususnya dalam sektor pemberdayaan ekonomi umat, penguatan UMKM berbasis syariah, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang modern dan berbasis digital, LPDU diharapkan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keagamaan.
Di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut inovasi pembiayaan pembangunan, langkah Kementerian Agama ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah mengonsolidasikan kekuatan ekonomi sosialnya. Jika terealisasi secara optimal, LPDU berpotensi menjadi model pengelolaan dana umat terbesar di dunia, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
Tutupnya,Yasin.aji.
