MNI|JEPARA – Dalam atmosfer kebersamaan yang sarat nilai spiritual dan sosial-keagamaan, Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, bersama Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jepara menghadiri agenda Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jepara, bertempat di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini menjadi manifestasi konkret dari penguatan ukhuwah islamiyah sekaligus konsolidasi sosial lintas organisasi keagamaan pasca perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Hadir dalam forum tersebut para ulama, tokoh lintas agama, pengurus Muhammadiyah dan NU, serta elemen masyarakat yang merepresentasikan keberagaman sosial di Kabupaten Jepara.
Rangkaian acara berlangsung khidmat dan terstruktur, diawali dengan pembukaan, lantunan ayat suci Al-Qur’an, tahlil dan doa bersama, penyaluran santunan kepada anak yatim, sambutan para tokoh, hingga tausiyah keagamaan yang menekankan pentingnya harmoni dan peran moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam perspektif kehumasan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, Bupati Jepara menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dimonopoli oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan orkestrasi kolaboratif antara umara (pemerintah), ulama, dan seluruh komponen masyarakat.
“Pembangunan Jepara merupakan kerja kolektif. Sinergitas antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan,” tegasnya dalam sambutan yang sarat nuansa ideologis dan pembangunan berbasis nilai.
Lebih lanjut, ia mengartikulasikan visi besar Jepara MULUS sebagai paradigma pembangunan holistik yang tidak hanya berorientasi pada akselerasi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menempatkan nilai religiusitas, harmoni sosial, dan kohesi kebangsaan sebagai pilar utama.
Menurutnya, dimensi religius tidak boleh berhenti pada tataran normatif dalam dokumen perencanaan, melainkan harus terinternalisasi dalam praktik tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.
Dalam paparan kinerja, Bupati mengungkapkan capaian indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dari 74,32 pada tahun 2024 menjadi 74,90 pada 2025. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,09 persen menjadi 5,79 persen, serta pendapatan per kapita meningkat dari Rp32,9 juta menjadi Rp33,93 juta per tahun.
Namun demikian, capaian tersebut dalam pandangannya belum memiliki signifikansi utuh tanpa legitimasi moral dan spiritual dari para ulama serta dukungan aktif masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan harus dibarengi dengan doa, arahan, dan pengawalan moral dari para kiai dan tokoh agama. Di sinilah letak keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan spiritual,” imbuhnya.
Dalam semangat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif, Bupati juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami membuka diri terhadap kritik dan masukan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau mendengar dan terus berbenah,” tandasnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Bupati dan Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan implementasi nilai keadilan sosial dalam pembangunan. Selain itu, keduanya juga berinteraksi langsung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut meramaikan kegiatan, dengan membeli produk lokal sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Momentum Halal Bihalal Muhammadiyah–NU ini tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis dalam memperkokoh sinergi lintas sektor demi terwujudnya Jepara yang MULUS—maju, unggul, lestari, dan sejahtera—dengan fondasi nilai religius yang kuat dan inklusif.
Punkasnya,Kerja ,tim.
