Imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (5/3/2026).
Dalam forum koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut, Nanik menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya sangat terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat terkait pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kualitas makanan yang diberikan kepada para pelajar benar-benar memenuhi standar gizi, keamanan pangan, serta kelayakan konsumsi.
“Apabila masyarakat menemukan menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis yang tidak layak diberikan kepada siswa, kami berharap segera melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional. Setiap laporan yang masuk akan segera kami tindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku,” ujar Nanik Sudaryati Deyang.
Ia menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan program pemenuhan gizi nasional. Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda melalui penyediaan makanan bergizi seimbang bagi para pelajar di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada peran pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat, termasuk pihak sekolah, orang tua siswa, serta komunitas lokal.
“Program ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan bersama sangat diperlukan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah aspek teknis pelaksanaan program MBG turut menjadi pembahasan utama, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, standar penyajian makanan, hingga sistem distribusi kepada siswa di sekolah-sekolah. Pemerintah menegaskan bahwa setiap menu yang disajikan harus memenuhi prinsip gizi seimbang yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Selain itu, mekanisme pengawasan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi kesehatan, serta lembaga pengawas pangan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap standar kelayakan makanan yang disajikan kepada siswa.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program MBG dapat menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dukungan publik dinilai sangat penting dalam memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan perkembangan generasi muda.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya nasional dalam memperkuat ketahanan gizi dan kesehatan anak bangsa.
Punkasnya,Mukti.aji.
