MNI|Karanganyar — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk bersinergi menolak rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal di kawasan lereng Gunung Lawu, tepatnya di wilayah Kecamatan Jenawi. Ajakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran serius terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Soloraya.
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Karanganyar Rober Christanto di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (23/1/2026).
Busyro menegaskan bahwa Gunung Lawu bukan sekadar kawasan pegunungan biasa, melainkan wilayah strategis ekologis yang berfungsi sebagai “gentong air” bagi masyarakat di berbagai daerah di sekitarnya. Menurutnya, kawasan hulu Gunung Lawu memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan tata air, pertanian, serta keberlangsungan hidup jutaan warga di wilayah Soloraya dan sekitarnya.
“Gunung Lawu adalah kawasan resapan air yang sangat penting. Jika proyek geotermal ini tetap dipaksakan, maka risiko kerusakan ekosistem dan krisis air di masa depan menjadi ancaman nyata. Ini bukan hanya soal energi, tetapi soal keberlanjutan hidup masyarakat,” ujar Busyro.
Lebih lanjut, Busyro menyampaikan bahwa Muhammadiyah memandang pembangunan nasional harus berpijak pada prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Transisi energi menuju energi terbarukan, menurutnya, tidak boleh mengorbankan kawasan lindung, ruang hidup masyarakat, serta nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang telah melekat kuat di Gunung Lawu.
“Energi terbarukan adalah kebutuhan, namun pemilihannya harus bijak. Jangan sampai atas nama energi hijau justru melahirkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang berkepanjangan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Busyro juga mengajak Pemkab Karanganyar untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam menyikapi setiap rencana investasi berskala besar. Ia menilai bahwa proyek geotermal di kawasan rawan ekologis memerlukan kajian mendalam, transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Rober Christanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan tokoh nasional seperti Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Karanganyar memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan.
“Kami memahami kekhawatiran yang disampaikan PP Muhammadiyah. Pemerintah daerah tentu akan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan,” ujar Rober.
Bupati menambahkan bahwa Pemkab Karanganyar akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan guna memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan generasi mendatang.
Ajakan Muhammadiyah tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya warga di lereng Gunung Lawu yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan sumber mata air pegunungan. Bagi masyarakat setempat, Gunung Lawu tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai historis, kultural, dan spiritual yang harus dijaga bersama.
Dengan pertemuan ini, Muhammadiyah berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam menjaga kelestarian Gunung Lawu sebagai aset ekologis nasional, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Punkasnya,Trisno. tim.
