.png)
.png)
MNI|Jakarta – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi tonggak bersejarah bagi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Organisasi yang menaungi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai wilayah Indonesia itu berhasil mencatatkan pencapaian monumental dengan menembus angka 100.000 anggota, sebuah capaian yang menegaskan semakin kuatnya eksistensi dan peran strategis BPD dalam pembangunan nasional berbasis desa.
Pencapaian tersebut bukan sekadar keberhasilan administratif organisasi, melainkan refleksi meningkatnya kesadaran kolektif para anggota BPD sebagai representasi masyarakat desa yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga demokrasi lokal, mengawal pembangunan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota menjadi momentum penting yang menandai semakin besarnya kepercayaan para anggota BPD terhadap organisasi sebagai wadah perjuangan bersama.
Menurut Indra Utama, pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kekuatan desa sebagai fondasi utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa, termasuk BPD, merupakan investasi strategis dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah representasi nyata semangat pengabdian, gotong royong, solidaritas, dan komitmen seluruh anggota BPD dalam menjaga demokrasi desa serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, semakin besarnya jumlah anggota ABPEDNAS harus menjadi energi kolektif untuk memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Organisasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya berbagai inovasi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional.
Dalam konteks pembangunan desa modern, ABPEDNAS juga menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah anggota harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme para anggota BPD.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan desa saat ini menuntut hadirnya aparatur dan lembaga desa yang adaptif terhadap perubahan zaman. Transformasi digital, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan nasional, pengelolaan dana desa, hingga pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintah membutuhkan kapasitas kelembagaan yang semakin kuat.
“ABPEDNAS berkomitmen menciptakan anggota BPD yang profesional, berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pembangunan. Dengan kapasitas yang kuat, anggota BPD dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang terus berkembang, ABPEDNAS juga berkomitmen memperluas berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa guna memastikan seluruh anggota mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pembina, pengurus, pengawas, serta anggota yang telah bekerja keras membangun organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.
Menurutnya, keberhasilan menghimpun 100 ribu anggota menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap keberadaan ABPEDNAS sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan aspirasi desa dalam berbagai forum kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen organisasi. Semangat kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama harus terus dipelihara agar ABPEDNAS semakin kokoh dalam mengawal pembangunan desa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
DPP ABPEDNAS juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra strategis yang selama ini berkontribusi mendukung berbagai program organisasi. Dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi ABPEDNAS sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah.
Dalam momentum Hari Lahir Pancasila yang sarat nilai persatuan dan gotong royong tersebut, ABPEDNAS mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan nasional.
Organisasi tersebut meyakini bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia harus terus dihidupkan sebagai implementasi nyata nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan sektor swasta, pembangunan desa diyakini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Mengakhiri pernyataannya, DPP ABPEDNAS menegaskan bahwa capaian 100 ribu anggota bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang semakin besar dalam mengawal kemajuan desa dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.
ABPEDNAS berkomitmen terus memperkuat peran BPD sebagai pilar demokrasi desa, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, mengawal penggunaan anggaran desa secara akuntabel, serta menjaga nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.
“Perjuangan masih panjang, tetapi langkah besar telah dimulai. Bersama seluruh elemen bangsa, ABPEDNAS akan terus menguatkan desa sebagai pondasi kemajuan Indonesia. Dari desa yang kuat akan lahir Indonesia yang berdaulat, maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas DPP ABPEDNAS.
Pencapaian bersejarah ini sekaligus menjadi simbol bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari desa. Ketika desa tumbuh kuat, demokrasi berjalan sehat, dan pembangunan berlangsung merata, maka cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang semakin nyata untuk diwujudkan bersama.
Red,aji.
.jpg)