anggaran daerah, malah berubah menjadi potret buram lemahnya etika birokrasi dan rendahnya penghormatan terhadap amanah rakyat.

 

MNI|Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin menguat, pemandangan yang terjadi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bangkalan justru memantik ironi yang sulit diterima nalar publik. Forum resmi yang seharusnya menjadi ruang pertanggungjawaban moral dan administratif atas penggunaan anggaran daerah, malah berubah menjadi potret buram lemahnya etika birokrasi dan rendahnya penghormatan terhadap amanah rakyat.

Agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati atas LKPJ Tahun 2025 yang digelar pada Senin (6/4) sejatinya merupakan salah satu forum paling strategis dalam siklus pemerintahan daerah. Dalam forum tersebut, berbagai catatan evaluasi pembangunan, efektivitas program, penggunaan APBD, hingga capaian kinerja pemerintah semestinya dibahas secara serius, kritis, dan penuh tanggung jawab. Namun suasana yang terekam di ruang sidang justru memperlihatkan kenyataan yang kontras.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismet Efendi, terlihat tertidur pulas di tengah jalannya sidang. Situasi itu sontak memunculkan tanda tanya besar mengenai keseriusan pejabat daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Lebih memprihatinkan lagi, di deretan kursi yang sama, sejumlah kepala dinas justru tampak sibuk memainkan telepon genggam mereka. Alih-alih menyimak jalannya pembahasan penting terkait evaluasi pemerintahan, beberapa di antaranya bahkan diduga tengah menonton film di layar ponsel masing-masing.

Pemandangan tersebut bukan sekadar persoalan etika personal, melainkan simbol krisis kedisiplinan birokrasi yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika forum resmi negara diperlakukan layaknya ruang santai tanpa keseriusan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana para pejabat benar-benar memahami tanggung jawab jabatan yang mereka emban.

Rapat paripurna bukan kegiatan seremonial biasa. Forum itu menggunakan anggaran negara, melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi instrumen penting dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di rel kepentingan rakyat. Ketika pejabat memilih tidur atau sibuk dengan hiburan pribadi di tengah forum penting, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra institusi, tetapi juga marwah pelayanan publik itu sendiri.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya paradoks sosial yang menyakitkan. Di saat masyarakat harus berjuang menghadapi tekanan ekonomi, persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan, sebagian elite birokrasi justru memperlihatkan sikap abai terhadap forum evaluasi pembangunan daerah. Padahal setiap kebijakan yang dibahas di ruang sidang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.

Kritik publik terhadap perilaku tersebut bukanlah bentuk kebencian terhadap pejabat pemerintah, melainkan ekspresi kekecewaan atas lunturnya sensitivitas moral dalam birokrasi. Jabatan publik sejatinya bukan fasilitas untuk menikmati kenyamanan kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut integritas, disiplin, dan keteladanan.

Dalam perspektif kehumasan pemerintahan, kejadian semacam ini sangat berbahaya terhadap kredibilitas institusi. Di era digital, satu potret pejabat tertidur atau menonton film saat rapat dapat dengan cepat menyebar luas dan membentuk persepsi negatif masyarakat. Kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena sikap yang dianggap tidak menghargai forum resmi negara.

Momentum ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Budaya birokrasi yang profesional tidak hanya diukur dari banyaknya program kerja atau pidato formal, tetapi juga dari kedisiplinan dan etika pejabat saat menjalankan tugas negara. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya menilai hasil pembangunan, tetapi juga sikap dan keteladanan para pemimpinnya.

Ketika ruang sidang berubah menjadi tempat tidur dan hiburan pribadi, maka yang sesungguhnya sedang dipertontonkan adalah kemunduran rasa tanggung jawab. Dan jika kondisi semacam ini terus dibiarkan, publik wajar bila mempertanyakan: masihkah kepentingan rakyat menjadi prioritas utama para pejabat daerah

Punkasnya,Nasrul.tim.