MNI|PEKALONGAN – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berbasis pendekatan dialogis kembali ditunjukkan jajaran Polres Pekalongan dalam mengawal jalannya audiensi antara elemen pemuda dan pemerintah desa. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) di Balai Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan tersebut menjadi representasi konkret ruang partisipasi publik yang sehat dalam tata kelola pemerintahan desa.
Dalam forum yang diinisiasi oleh kelompok Pemuda Sembungjambu Bersatu itu, aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka dan terstruktur, mencerminkan meningkatnya kesadaran kritis generasi muda terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di tingkat lokal. Audiensi dihadiri oleh unsur lintas sektoral, mulai dari aparat kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, hingga perangkat desa, yang secara simultan memperkuat legitimasi forum sebagai wadah komunikasi dua arah yang konstruktif.
Pengamanan kegiatan dilakukan secara terukur dengan melibatkan 106 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan jajaran Polres Pekalongan. Kehadiran aparat tidak semata berorientasi pada aspek preventif keamanan, melainkan juga sebagai fasilitator terciptanya iklim dialog yang tertib, aman, dan berkeadaban.
Dalam dinamika audiensi, perwakilan pemuda menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik desa. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur jalan, transparansi pengelolaan anggaran desa, hingga evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Hal ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan desa berjalan sesuai prinsip good governance.
Selain itu, pembahasan juga merambah pada rencana kerja pemerintah desa tahun 2026, optimalisasi pemanfaatan aset desa, tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta akurasi data penerima bantuan sosial. Tidak kalah penting, pemuda turut menyoroti fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar berjalan efektif dan independen dalam mengawal kebijakan desa.
Salah satu isu yang mengemuka dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut adalah terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sejumlah warga mempertanyakan adanya indikasi pungutan biaya di luar ketentuan resmi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Menanggapi hal tersebut, panitia PTSL menyatakan komitmennya untuk melakukan klarifikasi internal dan menjadwalkan pertemuan lanjutan guna memberikan penjelasan komprehensif kepada masyarakat.
Kabag Ops Polres Pekalongan, M. Farid Amirullah, menegaskan bahwa kehadiran kepolisian dalam forum tersebut merupakan bagian dari tugas negara dalam menjamin keamanan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan komunikatif.
“Kami memastikan seluruh rangkaian audiensi berjalan dalam koridor hukum, aman, dan kondusif. Polres Pekalongan juga mengapresiasi inisiatif dialog terbuka antara pemuda dan pemerintah desa sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa institusi kepolisian akan terus hadir dalam setiap dinamika sosial masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun ruang-ruang dialog yang produktif dan solutif.
Kegiatan audiensi ini menjadi cerminan penting bahwa penguatan demokrasi lokal tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat serta keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan elemen
masyarakat diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Tutupnya,Aji.tim.
