MNI|TERNATE – Pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan fasilitas layanan kesehatan semestinya ditopang oleh sistem manajemen yang tidak hanya menekankan aspek operasional, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan personel di lapangan. Namun realitas berbeda justru dialami sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di RSUD dr. H. Chasan Boesoirie.
Sekitar 20 personel Satpol PP, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalankan fungsi pengamanan dan penegakan ketertiban di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut, mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka, khususnya konsumsi selama bertugas.
Para petugas mengungkapkan bahwa sejak penugasan yang telah berlangsung sejak masa kepemimpinan Abdul Gani Kasuba, belum terdapat skema pemenuhan konsumsi yang memadai. Dalam praktiknya, mereka hanya menerima konsumsi berupa roti dan minuman sachet dalam jumlah terbatas, yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja serta durasi tugas yang kerap berlangsung dalam waktu panjang.
Salah seorang petugas yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung terhadap daya tahan fisik personel. Ia menekankan bahwa tugas pengamanan di lingkungan rumah sakit bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga mencakup respons cepat terhadap situasi darurat, pengaturan arus pengunjung, hingga dukungan dalam kondisi krisis pelayanan kesehatan.
“Dalam situasi tertentu, kami dituntut siaga penuh, bahkan membantu tenaga medis ketika terjadi kondisi darurat. Namun asupan yang kami terima sangat terbatas, hanya roti dan minuman instan. Ini jelas tidak cukup untuk menunjang stamina,” ujarnya kepada awak media, Rabu (15/4/2026).
Secara kehumasan, kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam tata kelola sumber daya manusia non-medis di lingkungan rumah sakit daerah. Padahal, keberadaan Satpol PP sebagai unsur pendukung keamanan memiliki peran strategis dalam menjamin stabilitas layanan publik, terutama di fasilitas kesehatan yang menjadi pusat rujukan masyarakat.
Dari perspektif kebijakan publik, pemenuhan kebutuhan dasar petugas lapangan merupakan bagian integral dari standar pelayanan minimal (SPM) yang semestinya dipenuhi oleh institusi pemerintah. Ketimpangan dalam aspek ini berpotensi menurunkan kinerja, bahkan memunculkan risiko terhadap kualitas pengamanan dan keselamatan lingkungan rumah sakit.
Para petugas berharap manajemen rumah sakit bersama pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dukungan logistik bagi personel pengamanan. Mereka menilai, perhatian yang lebih proporsional tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petugas, tetapi juga memperkuat efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD dr. H. Chasan Boesoirie belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Situasi ini pun menjadi sorotan publik, sekaligus ujian bagi komitmen tata kelola institusi pelayanan kesehatan dalam mengedepankan prinsip human-centered governance di semua lini operasionalnya
Tutupnya,Mex.Aji.
