Babak Baru Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan di Kudus, Tersangka Sejak 2021 Belum Ditahan, Polres Kembali Tempuh Mediasi

 

MNI|KUDUS – Perjalanan panjang kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang telah bergulir sejak tahun 2021 kembali memasuki babak baru. Di tengah sorotan publik terkait belum ditangkapnya seorang tersangka yang telah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu, Polres Kudus kembali memfasilitasi proses mediasi antara pihak pelapor dan tersangka pada Selasa (9/6/2026).

Langkah mediasi tersebut menjadi perhatian luas masyarakat karena berlangsung di tengah pertanyaan publik mengenai kepastian hukum atas perkara yang telah berproses cukup lama namun belum menunjukkan penyelesaian yang tuntas. Di satu sisi, kepolisian membuka ruang penyelesaian secara damai melalui pendekatan Restorative Justice (RJ), namun di sisi lain muncul desakan agar proses hukum tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, tersangka meminta tambahan waktu selama dua minggu untuk menyelesaikan persoalan dengan pihak pelapor. Permintaan itu disampaikan sebagai upaya mencari jalan keluar atas sengketa yang selama ini menjadi sumber konflik antara kedua belah pihak.

Namun yang menarik perhatian dalam mediasi tersebut adalah pengakuan tersangka yang menyatakan telah mengeluarkan dana lebih dari Rp3 miliar kepada pelapor maupun sejumlah pihak yang disebut mengatasnamakan pelapor. Klaim tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai aliran dana yang selama ini menjadi bagian dari substansi perkara.

Menurut keterangan tersangka, seluruh transaksi tersebut tercatat dalam dokumen yang dimilikinya. Bahkan, ia mengungkap adanya catatan pembayaran kepada sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian perkara, termasuk dugaan adanya penerimaan uang oleh oknum aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut tentu menjadi isu serius yang berpotensi membuka ruang pendalaman lebih lanjut apabila didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sisi lain, pihak pelapor secara tegas membantah seluruh klaim tersebut. Dalam forum mediasi, pelapor menyatakan tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan tersangka.

Pernyataan yang saling bertolak belakang itu semakin mempertegas bahwa substansi perkara masih menyisakan sejumlah fakta yang perlu diuji melalui mekanisme hukum yang objektif. Publik pun menanti apakah klaim pembayaran miliaran rupiah tersebut benar adanya, kepada siapa dana tersebut diserahkan, dan bagaimana posisi dana itu dalam konstruksi perkara yang sedang berjalan.

“Kalau memang uang itu telah diberikan, maka pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa diberikan. Sebaliknya, apabila pelapor tidak pernah menerima sebagaimana yang diklaim, maka perlu ada kejelasan mengenai pihak yang menerima dana tersebut,” ujar salah satu pengamat hukum yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Kudus menjelaskan bahwa mediasi yang difasilitasi kepolisian merupakan bagian dari upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice sebagaimana semangat pembaruan hukum pidana yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

Menurutnya, kepolisian tetap memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa secara musyawarah. Namun demikian, kesempatan tersebut bukan berarti menghentikan kewenangan penegakan hukum apabila upaya damai tidak membuahkan hasil.

“Apabila dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka perkara akan tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa jalur Restorative Justice tidak menghapus kemungkinan dilakukannya tindakan hukum lebih lanjut terhadap tersangka apabila syarat-syarat penyelesaian damai tidak terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, KBO Satreskrim juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang sebelumnya beredar di berbagai platform media. Ia menjelaskan bahwa belum sempat memberikan tanggapan kepada tim Media Indonesia Maju karena padatnya aktivitas dan tanggung jawab kedinasan.

Meski demikian, perhatian publik terhadap perkara ini tampaknya tidak akan surut dalam waktu dekat. Lamanya proses penanganan sejak penetapan tersangka pada tahun 2021 hingga memasuki pertengahan tahun 2026 menjadi salah satu alasan utama munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat.

Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dalam penegakan hukum, masyarakat berharap seluruh proses berjalan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Kejelasan mengenai status tersangka, tindak lanjut hasil mediasi, serta validitas klaim terkait aliran dana miliaran rupiah menjadi aspek yang dinilai penting untuk dijelaskan kepada publik.

Kasus ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut sengketa antara pelapor dan tersangka semata, melainkan juga menjadi ujian terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.

Publik kini menunggu dua pekan ke depan sebagai tenggat waktu yang diminta tersangka. Apakah mediasi akan menghasilkan kesepakatan damai, atau justru menjadi titik awal percepatan proses hukum yang selama ini dinilai berjalan lambat, menjadi pertanyaan yang masih menggantung dan terus menjadi perhatian masyarakat Kudus maupun kalangan pemerhati hukum di tingkat nasional.

Red,Aji.tim.