MNI|BLORA — Komitmen aparat dalam menjamin kebebasan berekspresi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kembali ditunjukkan melalui pengamanan aksi penyampaian aspirasi yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) Kabupaten Blora. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Alun-Alun Blora pada Kamis (2/4/2026), dengan fokus isu terkait operasional PG GMM.
Pengamanan dilakukan secara terpadu melalui sinergitas antara jajaran Polres Blora dan Kodim 0721/Blora, yang menurunkan personel gabungan guna memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan dalam koridor hukum, tertib, dan kondusif.
Kapolres Blora, Wawan Andi Susanto, secara langsung memimpin apel kesiapan pengamanan. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pendekatan humanis dan persuasif harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ia juga secara tegas menginstruksikan agar tidak ada personel yang membawa senjata api selama pengamanan berlangsung, sebagai bentuk komitmen menjaga suasana damai dan menghindari potensi eskalasi.
“Pelaksanaan tugas pengamanan harus mengedepankan pelayanan yang humanis, tanpa tindakan represif, baik sepanjang rute maupun di lokasi kegiatan. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan bermartabat,” tegasnya, didampingi Wakapolres Slamet Riyanto.
Aksi yang diikuti oleh para petani tebu tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial dalam menyampaikan aspirasi terkait sektor industri gula dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani lokal. Dalam konteks ini, aparat keamanan tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan ruang demokrasi tetap terbuka tanpa mengorbankan stabilitas publik.
Selama kegiatan berlangsung, personel gabungan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup, termasuk pengaturan arus lalu lintas, pengawasan titik-titik strategis, serta membangun komunikasi aktif dengan koordinator lapangan aksi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir potensi gangguan sekaligus menjaga aktivitas masyarakat umum tetap berjalan normal.
Sinergitas lintas institusi antara TNI dan Polri dalam pengamanan aksi sosial ini mencerminkan implementasi strategi keamanan berbasis kolaboratif, yang tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pendekatan sosial kemasyarakatan yang inklusif.
Dengan pengamanan yang terukur dan profesional, aksi penyampaian aspirasi oleh DPC APTRI Kabupaten Blora dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan konstruktif. Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa mekanisme demokrasi di tingkat daerah dapat berjalan seiring dengan terjaganya
stabilitas kamtibmas, melalui peran aktif aparat dan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Punkasnya,Aji.tim
