.jpg)
Rekomendasi penundaan itu diambil setelah dilakukan penilaian situasi keamanan secara komprehensif yang didasarkan pada data faktual di lapangan serta hasil analisis intelijen terkini. Pangdam menegaskan bahwa aspek keamanan merupakan faktor utama dan tidak dapat ditawar dalam setiap pelaksanaan agenda kunjungan pejabat negara, khususnya yang berkategori Very Very Important Person (VVIP).
Mayjen TNI Amrin Ibrahim menjelaskan bahwa Wakil Presiden memiliki perhatian dan komitmen yang sangat besar terhadap percepatan pembangunan di wilayah Papua, termasuk Kabupaten Yahukimo. Keinginan Wakil Presiden untuk hadir langsung dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, serta meninjau secara langsung progres pembangunan, menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan kunjungan tersebut.
Namun demikian, berdasarkan evaluasi situasi keamanan hingga waktu terakhir, Pangdam menilai kondisi di lapangan belum sepenuhnya kondusif untuk menjamin keselamatan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan.
“Bapak Wakil Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berkunjung ke Yahukimo demi menyapa masyarakat dan melihat secara langsung perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Namun, saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, berdasarkan penilaian situasi hingga pagi ini, menyarankan kepada Bapak Wakil Presiden untuk menunda kunjungan tersebut,” ujar Mayjen TNI Amrin Ibrahim.
Lebih lanjut, Pangdam mengungkapkan bahwa aparat intelijen telah mendeteksi adanya indikasi aktivitas kelompok tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat berdampak terhadap kelancaran agenda kunjungan Wakil Presiden di wilayah Yahukimo. Atas dasar tersebut, langkah antisipatif berupa penundaan kunjungan dinilai sebagai keputusan paling tepat untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.
Kendati kunjungan kerja Wakil Presiden ditunda, Pangdam menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Yahukimo tetap berjalan secara berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, tetap berupaya memastikan program-program strategis nasional di wilayah Papua Pegunungan terlaksana sesuai rencana.
“Penundaan ini tidak berarti mengurangi perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap Yahukimo. Justru sebaliknya, ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan setiap kegiatan kenegaraan dilaksanakan secara aman, tertib, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Pangdam.
Pernyataan tersebut disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih kepada awak media di Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Biak. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Petrus Patrige R. Renwarin.
