MNI|KUDUS — Di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian masyarakat, jajaran Polres Kudus kembali menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi warga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar di kawasan Simpang Tujuh Kudus, Minggu pagi (24/5/2026).
Sejak pukul 06.00 WIB, ribuan warga tampak memadati area depan Pos Patwal Simpang Tujuh hingga kawasan depan Sultan Chicken. Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi demi mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau di tengah tekanan ekonomi rumah tangga yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Kegiatan yang dipimpin langsung Wakapolres Kudus itu turut melibatkan pejabat utama Polres Kudus serta perwakilan Bulog wilayah Kudus sebagai bentuk sinergi dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Dalam operasi pangan murah tersebut, Polres Kudus menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton dalam kemasan 5 kilogram. Beras itu dijual dengan harga Rp57.500 per sak atau Rp11.500 per kilogram, jauh lebih terjangkau dibanding fluktuasi harga di sejumlah pasar tradisional.
Selain beras, tersedia pula minyak goreng merek Minyakita sebanyak 1.200 liter yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. Untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok secara lebih efisien, panitia juga menyediakan paket hemat berisi beras 5 kilogram dan minyak goreng 3 liter dengan harga Rp104.600.
Warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Kudus tampak rela antre sejak pagi demi mendapatkan paket pangan murah tersebut. Sebagian besar mengaku terbantu dengan program yang dinilai mampu meringankan pengeluaran kebutuhan rumah tangga harian.
Gerakan pangan murah yang digelar Polres Kudus bukan sekadar agenda seremonial institusi, melainkan bagian dari strategi nyata menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap harga bahan pokok.
Wakapolres Kudus Kompol Rendi Johan Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
“Melalui kegiatan ini kami ingin membantu masyarakat agar bisa memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Kompol Rendi di sela kegiatan.
Menurutnya, stabilitas pangan memiliki kaitan erat dengan stabilitas keamanan sosial masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan tanpa pengendalian, maka potensi keresahan sosial dapat meningkat di tengah masyarakat.
Karena itu, Polri tidak hanya hadir dalam fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga mengambil bagian dalam langkah-langkah sosial kemasyarakatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Dalam pelaksanaannya, pembelian dilakukan secara tertib dengan mekanisme verifikasi identitas. Warga diwajibkan membawa KTP asli dengan batas maksimal pembelian dua paket untuk setiap KTP atau kartu keluarga guna memastikan distribusi berlangsung merata dan tepat sasaran.
Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat melalui kegiatan pangan murah juga memperlihatkan transformasi pelayanan publik Polri yang semakin humanis dan adaptif terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat.
Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup, program semacam ini menjadi bukti bahwa pendekatan keamanan modern tidak hanya berbicara tentang patroli dan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan rakyat.
Kompol Rendi menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat melalui pelayanan yang konkret dan dirasakan langsung manfaatnya.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kabupaten Kudus,” tandasnya.
Gerakan pangan murah yang digelar Polres Kudus pun mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala, terutama menjelang momentum tertentu ketika harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan.
Lebih dari sekadar distribusi bahan pangan murah, kegiatan tersebut menjadi simbol hadirnya negara melalui institusi kepolisian dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. Ketika aparat hadir membantu kebutuhan rakyat, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan tumbuh semakin kuat.
Di era modern saat ini, keberhasilan menjaga keamanan tidak lagi hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat tetap merasa aman secara ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.
Punkasnya,Manto.adji.tim.



.jpg)